Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (18/7/2025). Foto: Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Makassar - Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Makassar, Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyoroti persoalan serius terkait pengelolaan sampah di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dwita menilai, permasalahan sampah yang datang dari berbagai aktivitas yang datang dari laut, sungai, daratan, hingga pulau terpencil tidak akan terselesaikan tanpa sistem tata kelola yang terintegrasi dan kolaborasi lintas pihak.

“Setiap kita berkunjung ke daerah pesisir, terlihat sampah yang belum tertata secara rapi (yang belum dikelompokkan, seperti organik dan anorganik). Hal tersebut mencerminkan perlu ada penanganan khusus untuk tata kelola sampah,” ungkapnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (18/7/2025).

Lebih lanjut menjelaskan, solusi yang dibutuhkan tidak sekadar menyediakan tempat pembuangan sementara. Dibutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pemanfaatan sampah bernilai ekonomi seperti plastik atau limbah hasil pengolahan ikan.

Dwita mengusulkan pembentukan bank sampah di kawasan pesisir sebagai salah satu model yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi.

“Bank sampah bisa menjadi solusi. Sampah yang bernilai bisa diolah atau dijual, sehingga masyarakat memiliki insentif. Tapi masalahnya, siapa yang bertanggung jawab dan dananya dari mana? Ini yang perlu kita dorong,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dwita menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kebersihan pesisir. Ia berharap pemuda lokal mampu menjadi motor penggerak dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

“Kita punya pemuda-pemuda yang bisa turun tangan. Mereka perlu dilibatkan untuk membangun kesadaran dan pengelolaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dwita mengingatkan bahwa penanganan sampah pesisir harus dilakukan dengan komitmen bersama dari hulu ke hilir, melibatkan kementerian dan instansi terkait, serta dibarengi pembinaan sumber daya manusia. Contohnya seperti program Bulan Cinta Laut (BCL) yang telah di laksanakan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) di beberapa daerah.

“Perlu adanya alokasi anggaran tata kelola sampah sehingga aspek pembinaan masyarakat menjadi komitmen dan prioritas untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kawasan pesisir yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang pariwisata dan ekonomi. “Ketika kita memasuki daerah yang bersih, kita memiliki harapan besar untuk kemajuan. Sebaliknya, jika yang terlihat justru kekotoran, maka ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Karena itu, kita memiliki harapan besar untuk mewujudkan ekonomi biru demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Politisi Dapil Lampung II tersebut.

Turut mendampingi Dirjen Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut, Effin Martiana, Direktur Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil (Ditjen PK) Ahmad Aris, Direktur Penanganan Pelanggaran (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)Teuku Elfitrasyah, Deputi Karantina Ikan Drama Panca Putra, Direktur Manris Karantina Ikan Sugeng Sudiarto, Direktur Komoditi PT Perikanan Indonesia Rene van Joost. (rni/rdn)